
Dr. Nandang Sutisna
Procurement Consultant, Engineer, Lawyer and Lecture
Dr. Nandang Sutisna
Tentang
Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., S.T., PGCert, M.T., M.B.A., IPM, ACPE, ASEAN Eng adalah konsultan, trainer, adviser, arbiter, pemberi keterangan ahli, dan pengembang eProcurement untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta nasional. Selain sebagai ahli pengadaan barang/jasa juga sebagai Dosen Magister Hukum Bisnis UIKA Bogor dan Direktur Utama PT. Ideaprolog Indonesia dan Direktur PT. Idea Konsultindo Pratama. Memiliki pengalaman mengajar pada hampir 1.000 undangan bimbingan teknis, seminar dan sosialisasi pengadaan barang/jasa. Terlibat pada lebih dari 100 penyusunan regulasi dimulai dari RUU Pengadaan Barang/Jasa Negara, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kapolri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Direksi dan SOP Pengadaan Barang/Jasa BUMN/BUMD, Peraturan Ketua KONI/NPIC, Peraturan Direksi BLU/BLUD dan banyak lembaga lainnya. Memiliki pengalaman mengembangkan dan mendampingi pengembangan eProcurement untuk lebih dari 35 BUMN/BUMD, BLUD Rumah Sakit dan Astra Internasional.
Penyusunan Perdir dan SOP
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan
Pengembangan eProcurement
Advokasi, Pendampingan dan Saksi Ahli
Pendidikan
S1
Teknik Geofisika (S.T.)
Institut Teknologi Bandung
S1
Ilmu Hukum (S.H.)
STIH Dharma Andigha Kota Bogor
PGCert
Advance Leadership Program (ALP)
University at Buffalo New York
Profesi Insinyur
Teknik dan Manajemen Industri (Ir.)
Universitas Atmajaya Jakarta
S2
Teknik Geologi (M.T.)
Institut Teknologi Bandung
S2
Business Administration (M.B.A.)
Tanry Abeng University
S3
Ilmu Hukum (Dr.)
Universitas Borobudur
S3
Business Administration (Ph.D.)
Asia eUniversity, Malaysia
Sertifikasi
- Ahli Madya Manajemen Konstruksi: BNSP
- Cert Logistic Improvement Profesional: ALI
- ASEAN Engineer (ASEAN Eng): AFEO
- Insinyur Profesional Madya (IPM): PII
- Master Project Manager (MPM): AAPM USA
- ToT Jabfung PBJ Pemerintah: LKPP
- ToT PBJ Pemerintah Tingkat Dasar: LKPP
- PBJ Pemerintah Tingkat Dasar: BNSP
Pengalaman
Profesional
- Penasehat Direksi BUMN/BUMD/BLU Bidang Pengadaan Barang/Jasa
- Dewan Pakar dan Narasumber PBJ Wagub DKI Jakarta
- Narasumber Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik DPD RI
- Tim Penyusun dan Pembahas Perpres/Permen/Peraturan LKPP
- Tim Penyusun Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang PBJ BUMD
- Tim Penyusun Peraturan Direksi dan SOP BUMN/BUMD/BLU/BLUD
- Tim Ahli Pendamping Pengadaan Barang/Jasa Kompleks
Karir
- Direktur PT. Idea Training Center: 2022 - sekarang
- Direktur PT. Idea Konsultindo Pratama: 2019 - sekarang
- Direktur Utama PT. Ideaprolog Indonesia: 2017 - sekarang
- Staf dan Kepala Seksi Advokasi dan Bimbingan Teknis PBJ LKPP: 2010 - 2017
- Konsultan dan Peneliti G&G LAPI ITB: 2007 - 2010
- Seismic Engineer PT. Pertamina EP: 2007
- Manajer Umum CV. Agrina: 2004 - 2007
Saksi Ahli
Ahli Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Pengadaan Rescue Carrier Vehicle Basarnas
- Pengadaan BTS Kementerian Kominfo RI
- Pengadaan Media Kampanye Ketua KPU Kota Depok
- Pengadaan Jasa Kebersihan mantan Dirut RSUP Sitanala
- Pengadaan Bansos mantan Bupati Bandung Barat
- Pengadaan CSRT mantan Kepala BIG
- Pengadaan Konstruksi mantan Dirut PDAM Kab. Karawang
- Pengadaan BBM mantan Direktur Utama PT. PLN
- Pengadaan Konstruksi Masjid Agung Bupati Sula
- Pengadaan Kendaraan mantan Dinas Kepala Bappeda Pasbar
- Pengadaan QCC mantan Direktur Utama PT. Pelindo II
- Pengadaan Media Kampanye Pilkada Depok
- Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kota Madina
Ahli untuk Pengadilan TUN dan Perdata
- PTUN Sanksi Daftar Hitam LPSK
- KPPU Pengadaan Sinyal Kereta Api PT. Lens Industri (BUMN)
- PTUN Pengadaan Runway Bandar Udara Kemenhub RI
- Arbitrase Kontrak EPC Pembangkit Listrik PT. Adhi Karya
- Arbitrase Pengadaan Mobil Internet Kemenkominfo RI
- KPPU Pengadaan Konstruksi Pabrik Pupuk Petrokimia
Klien










































Berita Media
Koleksi Buku

Hukum Kontrak Kontemporer Era Digital
Buku ini membahas mengenai hukum kontrak yang terdiri dari pengertian dasar seperti pengertian, sejarah perkembangannya, kontrak bisnis, kontrak pengadaan barang/jasa, kontra era digital, termasuk sengketa dan cara penyelesaiannya. Buku hukum kontrak ini menekankan pada aspek kontrak bisnis, pengadaan barang/jasa dan kontrak digital sesuai dengan keahlian utama penulis.

Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Prespektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Buku ini merupakan penyesuaian dari disertasi doktoral penulis yang membahas tentang sejarah regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah sejak 1969 dan perkembangan regulasi yang terjadis setelahnya. Buku ini juga menjelaskan arah pembaharuan regulasi pengadaan barang/jas termasuk alasannya. Dalam buku ini juga dijelaskan, kelemahan mendasar dari regulasi pengadaan barang/jasa yang menyebabkan pencegahan korupsi pada sektor ini masih belum optimal yang ditandai dengan tingkat korupsi pengadaan barang/jasa yang masih tinggi bahkan 85% kasus korupsi di KPK terkait pengadaan barang/jasa. Pada bagian akhir buku ini, disampaikan rekomendasi tentang Omni Bus Law Undang Undang Keuangan Negara, Integrasi Sistem Keuangan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dan pembaharuan kebijakan SDM dan Kelembagaan Pengadaan.

Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Buku ini membahas aspek hukum pengadaan barang/jasa secara utuh lengkap dan sistematis. Dalam buku ini dibahas hukum pengadaan diantara ekosistem hukum nasional dan perkembangan hukuum pengadaan di Indonesia. Buku ini juga membahas aspek hukum administrasi pengadaan barang/jasa yang meliputi aspek tugas dan kewenangan organisasi pengadaan, saksi administrasi dalam pengadaan, gugatan PTUN pengadaan dan kesalahan prosedur yang bias dengan pidana. Pembahasan selanjutnya terkait dengan hukum perdata yang didalamnya dibahas tentang kontrak pengadaan, pelaksanaan dan penjatuhan saksi kontrak pengadaan dan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan. Pada bagian akhir buku ini dibahas tentang aspek hukum pidana pengadaan baik tindak pidana korupsi, tindak pidana korporasi, tindak pidana umum dan aspek pidana pengadaan barang/jasa lainnya.

Hukum Perdata Indonesia
Penerapan Hukum Perdata dalam Praktik Sehari-hari: Buku ini membahas hukum perdata yang berlaku di Indonesia dimulai dari penjelasan terkait pengertian, sumber hukum, ruang lingkup hukum perdata, hukum barang, hukum orang dan keluarga, hukum waris, hukum perikanan, hukum perjanjian dan lainnya terkait hukum perdata.