Antara Gelar Imam Besar vs Guru Besar, Adakah Melanggar?

Gelar Imam Besar yg diserahkan kepada seorang ulama yg dihormati umat bukanlah gelar atau jabatan yang diatur peraturan perundang-undangan. Tidak ada syarat apapun didalamnya, dan tidak juga mendapatkan fasilitas negara, apalagi dirayakan secara meriah menggunakan uang pemerintah. Gelar ini juga tidak harus diterima seorang dengan cara paksa, menerima silahkan dan tidak menerimanya juga sikahkan. Tapi jangan larang orang yg hendak memberikan atau menggunakan sebutan itu, karena tidak ada urusan negara terhadapnya.

Berbeda dengan jabatan guru besar, atribut formal yg hanya bisa disematkan kepada orang yg memenuhi syarat. Mendapatkan gaji, tunjangan dan dimeriahkan melalui suatu acara yg dibiayai yang negara. Juga berlaku kelaziman baik nasional maupun internasional, bahwa jabatan guru besar hanya untuk dosen senior yg memiliki reputasi akademik tinggi, melalui pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan bahkan reputasi pemikiran. Memiliki karya ilmiah yg temuannya dihargai lingkungan keilmuan, bukan biografi yg isinya memuji diri sendiri.

Kondisi negeri saat ini semakin miris, gelar dan sebutan imam besar yg tidak merugikan negara, tidak melanggar peraturan menteri, tapi dipermasalahkan bahkan dilecehkan. Disisi lain, jabatan guru besar yg jelas memiliki peraturan dan kelaziman, malah dimudahkan, plus sanjungan dan pujian.

Berhentilah bersikap tidak adil, bersikap ambigu dan memperlakukan sesuatu dengan berorientasi pada kepentingan golongan. Negeri ini milik Alloh SWT yang diamanatkan kepada seluruh ummatnya. Kekuasaan hanya titipan sementara untuk mengelola negara dengan benar dan harus di pertanggungjawabkan kepada pemilik amanah Rakyat Indonesia dan pemilik hakiki Alloh SWT.

***