Ketika Demokrasi Membunuh Dirinya Sendiri

Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya yang sangat terkenal How Democracies Die menyatakan bahwa kematian demokrasi saat ini tidak lagi dengan jalan kekerasan, pemberontakan atau kudeta seperti banyak terjadi pada tahun-tahun 1960an atau sebelumnya di beberapa negara Asia, Amerika Latin bahkan Eropa. Demokrasi mati justru oleh pemimpin dan proses-proses yang secara kasat mata terlihat seperti proses demokrasi biasa yang berbasis pada pemilu elektoral berbasis dukungan rakyat.

Demokrasi mati ketika lahir seorang pemimpin autokrat (diktator) yang dilegitimasi oleh pilihan rakyat mayoritas, namun dengan kekuasaannya, sang pemimpin melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, seperti lembaga parlemen, civil society dan pembungkaman terhadap kritik. Pelemahan lembaga hukum juga terjadi, dimana hukum hanya diarahkan untuk kepentingan kekuasaan dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya adalah pengabaian nilai-nilai konstitusi yang bisa dilanggar atau diubah sekehendak hati. Penguasaan media, dukungan konglomerasi dan pengikut fanatik membuat pemimpin autokrat semakin kuat dan berupaya menyingkirkan semua lawan-lawan politiknya dan kemudian menjadi memimpin tirani tanpa kekuatan politik penyeimbang.

Gagasan M Qodari untuk mengusung JokPro  2024 dengan alasan menghentikan pertentangan tajam di masyarakat tentu tidak tepat. M Qaodari menyederhanakan masalah dengan menuduh bahwa perpecahan di masyarakat sepanjang Pilpres disebabkan oleh ketokohan Jokowi dan Prabowo. Gagasan itu terlalu menyederhanakan, karena tidak menyentuh pada akar permasalahan sebenarnya. Faktanya walaupun Prabowo dan gerbong Gerindranya masuk koalisi, pertentangan dan ‘ketegangan’ politik masih terus terjadi dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti.

Perpecahan politik yg terjadi antara kampret/kadrun dengan cebong tidak selesai dengan bergabungnya Jokowi-Prabowo, artinya tesis M Qodari menggabungkan keduanya untuk mendamaikan dua golongan yang berseberangan ini, tidak dapat diterima. Pertentangan yg terjadi justru dipicu oleh peristiwa 212 yg diawali pernyataan penistaan agama Ahok yg tidak diselesaikan secara bijak oleh negara. Peristiwa ini mengoyak luka lama hubungan politik Islam dan nasionalis yg belum sepenuhnya usai dimasa lalu. Situasi diperparah, karena negara malah terlibat dalam pertentangan dan sepertinya ingin memenangkan pertarungan, alih-alih mencari jalan tengah penyelesaian.

Gagasan presiden tiga periode justru berpotensi menghambat sirkulasi elit, menghambat perubahan dan makin memperburuk relasi kebangsaan. Pendekatan yg dilakukan rezim ini terlihat kontraproduktif dalam menyelesaikan pertentangan kebangsaan yang terjadi. Justru penambahan periode kepemimpinan rezim ini akan semakin membahayakan kondisi bangsa. Untuk memutus pertentangan dan permusuhan diantara anak bangsa langkah terbaiknya justru mengakhiri rezim ini.

Turunnya Presiden Joko Widodo dari kursi kepemimpinan harus diikuti oleh lengsernya rezim ini yg memiliki pendekatan membenturkan Islam dan nasionalis, bahkan Islam dan Pancasila. Kemudian mengembalikan kepada kepemimpinan baru yg bisa mensinergikan dua kekuatan besar untuk kemajuan bangsa bukan membenturkannya. Dampak besar lainnya, presiden 3 periode bisa menurunkan derajat demokrasi, bahkan tidak menutup kemungkinan demokrasi akan membunuh dirinya sendiri. Atas nama konstitusi yg diamandemen dan dukungan rakyat, dengan atau tanpa sadar kita sedang menyiapkan pemimpin diktator baru di Indonesia dan itu menjadi pengulangan kegagalan sejarah yg sama di masa lalu.