Kriminalisasi HRS dan Perlawanan Konstitusional

Dalam kaidah hukum pidana dikenal dua asas penting kriminalisasi yaitu mala in se dan mala prohibita. Mala in se artinya suatu kejahatan yg dianggap jahat karena secara moral dianggap jahat oleh masyarakat, sedangkan Mala prohibita adalah kejahatan dianggap jahat karena aturan perundang-undangan. Mala in se contohnya adalah pembunuhan, perampokan dan kejahatan sejenis lainnya yg merugikan dan melanggar hak manusia. Mala prohibita misalnya pemberian hadiah pada pejabat, walaupun belum tentu terkait tujuan korupsi, namun tindakan tersebut dianggap sebagai gratifikasi yg menurut UU merupakan bagian atau indikasi dari korupsi sehingga dilarang.

Kasus kerumunan dan RS Ummi yg dihadapi oleh HRS tidak dapat di golongan tindakan kriminal, baik dari sisi mala in se maupun mala prohibita. Lebih jauh dari sisi keadilan, begitu tampak ketimpangan. Jika tindakan yg dilakukan HRS adalah kejahatan, maka akan ada jutaan orang yg harus dipidana karena melanggar prokes. Contoh paling mudah ada pelanggaran Petamburan, jika pelanggar harus di kriminalisasi, maka demi keadilan harusnya semua yang datang harus dihadirkan di pengadilan untuk diadili. Bukti persidangan, keterangan saksi dan ahli menunjukan begitu lemahnya tuntutan jaksa, sehingga sulit bagi kita untuk tidak menduga bahwa kriminalisasi ini lebih didasarkan pada alasan politis daripada untuk tujuan keadilan masyarakat. Belum lagi pelanggaran prokes yang dilakukan oleh pejabat penting negeri yg tidak pernah dianggap salah, apalagi dipidanakan.

HRS adalah lambang perlawanan kalangan Islam pada rezim yg dianggap islamphobia dan berlaku tidak adil. Sebagaian orang lantas akan menafsirkan, bahwa tindakan hukum pada HRS adalah bagian dari pembungkaman dan ‘pelajaran’ bagi anak bangsa untuk bisa ‘menjaga lidahnya’ agar tidak digunakan untuk mengganggu kekuasaan.

Jika ini yang terjadi, tentu saja akan menjadi preseden bahwa hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan, untuk membungkam kaum yg berseberangan. Kasus serupa terjadi pada kasus kasus ujaran kebencian, publik menyaksikan ketimpangan yg begitu mendalam dan sulit untuk tidak berasumsi bahwa telah terjadi tebang pilih penindakan. Demikian juga ‘pengusiran” pegawai KPK yang dianggap “taliban” yang tidak lebih sekedar pensortiran karyawan sesuai dengan ‘kepentingan’ kekuasaan.

Publik, terutama kalangan Islam, tersakiti dengan semua fenomena yg terjadi, bahkan kezaliman terjadinya dimana mana, dan ketidakadilan begitu tampak nyata. Kita tidak mungkin melawan dengan kekerasan atau bahkan cacian, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Gagasan utamanya adalah perubahan. Perlawanan harus dilakukan, namun dalam kerangka konstitusional dengan berkontestasi melalui pemilu, tanpa kekerasan hanya gagasan. Saatnya kita memilih partai politik dan pemimpin bangsa yang memahami kondisi ummat, dekat dengan ulama dan menegakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang Islami. Jangan biarkan islamphobia terus berkembang ditanah air, termasuk kriminalisasi dan delegitimasi ulama.