GANJAR VS PUAN, DIANTARA DEMOKRASI DAN OLIGARKI
“Pengasingan’ Ganjar Pranowo oleh Puan Maharani yang diikuti serangan elit PDIP pada kader terbaiknya itu, sungguh mengherankan. Dalam semua teori politik yang kita kenal, dan praktik politik praktis di manapun didunia ini, adalah suatu keuntungan, bilamana memiliki kader populer dan mendapatkan dukungan luas masyarakat. Biarkan kepemimpinan lahir secara alamiah, dan partai politik sebagai instrumen demokrasi, memfasilitasi rekrutmen kepemimpinan negeri melalui kontestasi yang jujur dan terbuka.
Dalam pendekatan teori politik, kita sulit mencari alasan atas sikap antitesis elit PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Namun, dalam pendekatan praktis pragmatis, dan bagaimana PDIP dikelola, kita dapat menduga, bahwa jawaban terbaik adalah kepentingan ‘Putri Mahkota”. Dengan elektabilitas setiap survei diangka sekitar 1%, dengan pergerakan yang tidak pernah signifikan, sungguh tidak masuk akal bagi PDIP mengorbankan kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas 20%, bahkan mungkin lebih tinggi dari partainya sendiri. Namun oligarki dan monarki politik seperti menjadi norma lain di Indonesia, dianggap menjadi sebuah kelaziman dan bahkan kepatutan. Moralitas demokrasi yang sesungguhnya menjadi milik rakyat, sepertinya menjadi bergeser menjadi mandat mutlak ketua umum. Sungguh tidak bisa diterima dalam demokrasi ada mandat tunggal kepada pribadi perorangan.
Demokrasi milik publik dan serahkan pada mekanisme publik untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka.
Partai sebagai representasi ideologis dan aspirasi rakyat sudah bergeser fungsinya. Memanfaatkan sikap sebagian publik yang masih paternalitik, kader partai malah mempertegas sikap itu dengan menyerahkan kedaulatan tunggal pada ketua umum partai. Dalam kepentingan jangka pendek mungkin menguntungkan partai dan kader, karena ketika kekuasaan digapai, maka pestapora jabatan dilmulai, namun dalam jangka panjang, sesungguhnya kita sedang membawa demokrasi bergerak kebelakang.
Kita, khususnya generasi muda, harus menyadari bahwa perjalanan demokrasi tidak mungkin dibiarkan seperti ini. Ketua umum partai bisa memimpin mungkin seumur hidup, dengan membawa perasaan dan gagasan masa lalu. Dunia bergerak cepat dan kita tidak boleh tertinggal dari kemajuan peradaban modern. Jika kita masih bergelut dengan isu yang sama, isu yang sudah ada sejak awal Indonesia merdeka, maka momentum kemajuan selalu tertahan. Saatnya mengubah budaya politik, landscape politik dan komparasi politik tanah air.
Kita mulai saat ini dan wariskan pada generasi yang akan datang demokrasi yang sehat yang menjunjung tinggi moralitas. Saya memilih Partai Ummat untuk membawa gagasan ini, karena partai ini memilih sikap yang berbeda dibanding sebagian besar partai mapan yang sudah ada. Partai ini kecil, bak bayi yang baru dilahirkan rahim ibunya, tapi dia akan membesar menjadi pemuda yang gagah. Partai lain yang sudah mapan, akan tua dan kemudian tiada. Selalu optimis dengan langkah kita, masa depan bangsa ditangan kita semua.